Home » , , , , » Pembangunan Sosial: Teori & Implikasi Kebijakan

Pembangunan Sosial: Teori & Implikasi Kebijakan

1. P.W. PRESTON: Pemikiran Tentang Pembangunan

Pembangunan selalu identik dengan kemajuan. Proses pembangunan dinegera berkembang  dalam teori modernisasi terlihat mengadopsi sifat dan karakteristik negara maju.Walau adanya pandangan yang negatif tentang pembangunan dunia ketiga. Aspek etika dan politik menjadi dasar segala tindakan dalam teori sosial dalam melihat pemikiran dan kemajuan pembangunan yang berkelanjutan.

a. Asal Usul Pemikiran tentang Kemanjuan
Berdasarkan sejarah Eropa, kemajuan merupakan modernisasi yang terjadi  pada periode sesudah Renaissance. Selain merupakan modernisasi, Passmore juga berpendapat bahwa kemajuan merupakan sebuah manuver argumentasi pada selang waktu yang cukup lama. 

Pemikiran ini didasari pada filsafat Yunani dan teologi Kristiani. Dengan adanya campur tangan kristen dalam kemajuan ini, kesempurnaan manusia yang diharapkan tidak akan dimungkinkan, baik saat ini maupun dimasa yang akan datang. Pada abad ke 14, kalangan humanis Renaissance mulai mengemukakan pemikiran kesempurnaan kewarganegaraan, seperti yang disampaikan Aristoteles.

Kemajuan muncul pada abad ke 18 melalui dua cara. Pertama, menurut Locke, kemajuan muncul sebagai jawaban atas malasalah yang ada, yaitu melalui pendidikan semua orang mampu menjadi sempurna pada tingkatan tertentu. Kedua, kemajuan adalah pandangan yang  lebih menekankan pada metode  harapan sosial tentang persekutuan perdagangan.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaiti sejarah kemajuan dan jawaban sosial. 
Sejarah kemajuan sekuler selalu menyangkut hal yang berkaitan dengan kejadian biologis. Karenanya ada teori tentang kemajuan yang di ungkapkan oleh Darwin dengan teori evolusinya. Dan Leibnix lebih melihat teori tersebut sebagai gambaran sosial. Dan Marx mengemukakan hal yang sama pada abad ke 19. Jawaban sosial dicirikan dengan adanya kelompok pedangan yang terbatas keterbukaannya dan berorientasi pada kepentingan negara borjuis.

b. Ruang Lingkup Kemajuan
Menurut Mac Pherson, ruang lingkup kemajuan mempunyai dua batasan seperti yang di contohkan pada abad ke 19. Upaya kalangan borjuis untuk menetapkan posisinya memunculkan doktrin demokrasi liberal, yang oleh Mac Pherson dibedakan kedalam dua model manusia, yaitu liberal sesuai hakekat manusia, dan demokrasi berdasarkan keahlian dan perangkat yang dimiliki.

c. Pembangunan dan Masalah di Dunia Ketiga
Ada dua alasan pembahasan asal usul dan ruang lingkup kemajuan dalam pembanguna dan masalah di dunia ketiga. Pertama, paham yang selalu muncul (tidak bisa dielakkan) dikarenakan adanya intervensi ideologi. Kedua, pada pendekatan yang lebih abstrak muncul pendapat yang kompleks terutama yang menyangkut masalah filosof  moral tentang teori sosial.

Positivist menggunakan kemajuan dalam upaya mencari kejelasan asal usul dan ruang lingkup sesuatu. Kemajuan terdapat dalam materi yang sempit dan lahir dalam ilmu pengetahuan sosial yang kuno. Selanjutnya versi modern mencatat bahwa upaya yang dilakukan tidak terlepas dari kesalahan yang dibuat. Jadi, teori pertumbuhan dan modernisasi dihadapkan pada asumsi bahwa negara maju di Barat merupakan model, dan ekonomi ortodok merupakan hasil penerapan ilmu pengetahuan.

Kondisi kemajuan terlihat dalam upaya oleh kelompok teoritis Radikal dengan pemikiran ekonomi ortodoks (seperti Myrdal, Furtato, Frank) dan kurang menyetujui sosiologi ekonomi. Kemajuan tidak lagi hanya dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih luas lagi, kemajuan dihubungkan dengan reformasi social, dalam pemikiran Neo Marxist.

Sebenarnya, kalau dilihat dari luasnya Neo Marxist masih banyak yang perlu dibahas. Terutama tentang saran yang dikemukakan oleh Baran bahwa semua orang Keynesia yang idealis berada di syap kiri, sedangkan ekonomi berada di sayap kanan.

2. UJIANTO SINGGIH PRAYITNO: Polemik Teori-Teori Pembangunan dan Pemerataan

a. Kemunculan Makna Pembangunan
Michael P. Tadaro mengatakan, Pembangunan, kelompok sosial dalam sistem tersebut, berpindah dari suatu kondisi yang dianggap sebagai tidak menyenangkan kepada suatu kondisi atau situasikehidupan yang dianggap lebih baik secara material maupun spiritual.
Tujuan akhir pembangunan itu memang bersifat relatif dan sukar untuk di bayangkan suatu “titik akhir” yang jenuh dan absolut, namun pembangunan diharpkan bermuara pada suatu “titik akhir” tertentu seperti tercapainya keadilan sosial, kemakmuran yang merata, kesejahteraan material, mental, dan spiritual.

Paling tidak, Pembangunan sosial mencakup:
a. Penghargaan terhadap martabat manusia
b. Perlindungan terhadap keluarga
c. Maksimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia
d. Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan berserikat
e. Pendistribusian pendapatan nasional secara merata
f. Partisipasi masyarakat

b. Polemik Teori dan Model Pembangunan
1). Teori Modernisasi Versus Teori Dependensi
Asumsi dasar teori Modernisasi adalah bahwa kondisi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh masalah internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri negara yang bersangkutan. Namun akan tetapi, kritik terhadap teori modernisasi tidak hanya dilontarkan dari para penganut neo marxist, tetapi juga kelompok akademisi yang berkeberatan terhadap asumsi-asumsi evolusioner dan fungsionalisme. Mereka menyangsikan alasan yang di sampaikan untuk menjelaskan mengapa negara dunia ketiga harus mengikuti arah pembanguna yang pernah di tempuh oleh negara Barat.

Mendapat serangan demikian, pengikut teori modernisasi melakukan serangan balik dengan memberikan lebel pada pemerhati marxist dan neo marxist sebagai tukang propaganda yang telah secara salah membaca dan menafsirkan penjelasan kerangka teori dan analisa modernisasi. Mereka menyerang teori dependensi yang dinilai buka merupakan karya ilmiah, melainkan lebih hanya sekadar pamflet politik, dan gagal dalam memberikan penjelasan dan analisa ilmiah tentang persoalan dunia ketiga. Dan juga teori dependensi dituduh sebagai teori yang abstrak, yang ambisius dan terjebak kedalam suatu kecenderungan untuk menganalisa dan menetapkan persoalan ketergantungan negara dunia ketiga dengan negara lainnya tidak berbeda.

Teori Sistem Dunia juga tidak luput dari kritik yang dinilai telah terbaui oleh gemerlapnya konsep sistem dunia, menjadi seakan-akan merupakan suatu yang sangat rill dan material. Para pengkritik juga menuduh bahwa sistem dunia terlalu condong untuk mengunggulkan analisa stratifikasi yang telah meninggalkan analisis kelas.

Sejak tahun 1980an elemen persamaan yang dapat ditarik dari ketiga perspektifpembangunan tersebut adalah:
a. Adanya usaha untuk membawa kembali  analisis sejarah
b. Hasil kajian baru ketiga perspektif tersebut nampaknya mencoba untuk menguji masalah yang telah dirumuskan dengan mengungkapkan variable secara bersamaan, atau mengamatinya dari berbagai sudut pandang pranata sosial sekaligus.
c. Pertanyaan tentang akibat pembangunan dibiarkan terbuka, yang dengan jelas melihat bahwa pembangunan selalu memiliki akobat positif dan negatif sekaligus.

2). Model-Model Pembangunan
Strategi yang mendasar pada ukuran dan fungsi distribusi pembangunan dewasa ini di dominasi oleh empat aliran pemikiran yang terkadang saling bersaing, yaitu:
a. Model tahapan pertumbuhan linear
b. Teori dan pola perubahan struktural
c. Revolusi ketergantungan International
d. Kontra revolusi pasar bebas neo klasik.

Keempat teori pembangunan ekonomi ini pada dasarnya memusatkan pada pertumbuhan, yang bertumpu terutama pada tahap pertymbuhan ekonomi yang memandang proses pembangunan sebagai satu seri urutab tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu negara. 
Strategi Trickle Down Effect (strategi menetes kebawah) merupakan strategi model pembangunan konvensional yang pada umumnya dianut oleh kebanyakan negara berkembang.

Dan di sisi lain, strategi-strategi pembangunan yang diterapkan dalam pembangunan non konvensional, adalah:
a. Strategi Growth with Equity, yaitu pembanguna yang GNP oriented tidak memberi pemecahan mengenail masalah kemiskinan  di negara berkembang kerena justru memperlebar jurang perbedaan kaya dan miskin.
b. Human Factor, yaitu peningkatan sumber daya manusia dipandang sebagai kunci bagi pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan kestabilan sosial.
c. People Centered Development, yaitu strategi pembanguna yang berpusat pada rakyat.

c. Kontroversi Teori Pertumbuhan
1). Teori Modernisasi sebagai model Pertumbuhan
Teori-teori yang di golongkan kedalam teori modernisasi yaitu diantara sebagai berikut:
a. Teori Harold-Domar, yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh nilai tabungan dan investasi.
b. Teori David McCleiland, yaitu untuk membuat sebuah pekerjaan berhasil, yang pa;ing penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut, yaitu the need for achievement, kebutuhan atau dorongan berprestasi.
c. W.W. Rostow, yang beranggapan bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus yaitu dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat maju. 

Proses pembangunan ini dibagi menjadi lima tahap yaitu, 
1. Masyarakat Tradisional, 
2. Prakondisi untuk lepas landas,
3. Lepas Landas,
4. Bergerak ke Kedewasaan,
5. Zaman konsumsi massal yang tinggi.
d. Teori Alex Inkeles dan David H. Smith, yaitu pentingnya faktor manusia sebagai penopang pembangunan, karena pembangunan bukan hanya sekadar pemasokan modal dan teknologi saja.

2). Ukuran dan fungsi Distribusi
Para ahli ekonomi umumnya membedakan dua ukuran pokok dari distribusi pendapatan yang sering digunakan untuk tujuan kuantitatif analisis, yaitu: 
a. Distribusi pendapatan “perseorangan” atau “ukuran” adalah yang paling umum digunakan ekonom dalam mengukur total pendapatan perseorangan atau rumah tangga yang mereka terima.
b. Distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pendapatan “berdasarkan masing-masing faktor yang bisa didistribusikan” (distributive factor share), yaitu mencoba menerangkan bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor.

d. Ketidakmerataan dan Kemiskinan
Thee Kian Wie menyebutkan tiga faktor pokok dalam pembagian pendapatan dalam menjawab persoalah ketidakmerataan, yaitu:
1). Pembagian harta (assets), bahwa usaha pemerataan pendapatan hanya dapat digarap secara efektif dan tuntas  melalui usahaan pemerataan pembagian harta, baik fisik maupun non fisik.
2). Strategi pembangunan,  bahwa strategi pembangunan lebih banyak mengutamakan peryumbuhan ekonomi yang pesat dari pada pemecahan efektif mengenai masalah ketimpangan pendapatan dan kemiskinan absolut.
3). Kebijakan Fiskal yang termasuk kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran pemerintah, artinya mengenakan pajak sesuai dengan kemampuan membayar.

e. Strategi Pembangunan yang tepat?
Ada tiga sasaran yang seyogyanya dicapai dalam pembangunan dengan dimensi yang lebih baik, yaitu:
1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan pokok.
2. Meningkatkan taraf hidup, selain meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain tetapi juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai budaya dan kemanusiaan.
3. Memperluas pilihan ekonomi dan sosialyang tersedia bagi setiap orang dan setiap bangsadengan membebaskan mereka dari perbudakan dan ketergantungan.

Garis kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan, yaitu serangkaian kebijakan yang disusun untuk melaksanakan perubahan distribusi kekayaan, kekuasaan, dan kesempatan memperoleh pendidikan yang disertai dengan kesempatan memperoleh pekerjaan.

f. Pemerataan melalui Pembangunan Berakar Kerakyatan
Ditengah transformasi global terdapat empat agenda pembangunan yang selayaknya diterapkan di Indobesia, yaitu:
1. Membangun daya saing dan memelihara kesinambungannya.
2. Pembangunan SDM yang merupakan kebutuhan ekonomi untuk meningkatkan martabat manusia.
3. Membangun usaha kecil, menghilangkan kemiskinan, dan  mendorong kemajuan daerah-daerah tertinggal.
4. Membangun budaya bangsa dan memperkuat ketahanannya.

Kebijakan pemerataan merupakan pembangunan sosial sebagai suatu instrument yang tidak terlepas dari  pola yang pernah dilakukan di negara-negara maju. Oleh karena itu, garis kebijakan untuk mengurangi kemiskinan sekurang-kurangnya adalah secara langsung mengurangi terpusatnya penguasaan harta, pendistribusian kekuasaan yang tidak merata, dan juga memperluas pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh penghasilan.

3. JAMES H. WEAVER, KENNETH P. JAMESON, RICHARD N. BLUE: Pertumbuhan dan Pemerataan: Dapatkah keduanya dicapai? (Analisis terhadap Tujuh Model Pembangunan)

a. Ciri-ciri Umum Ketujuh Model
1). Penciptaan Lapangan Kerja
Pendekatan ini  dikemukakan oleh Misi Organisasi Perbudakan International (ILO) saat berkunjung ke Kenya, Kolombia, Sri Langka, dan sebagainya, yang  menemukan banyak dan terus bertambahnya pengangguran, walaupun terjadinya pertumbuhan GNP. Karenanya kebijakan tentang pertumbuhan perlu di tinjau kembali dengan melihat perlunya peningkatan kesempatan kerja.

2). Penyaluran Kembali dari Investasi
Pendekatan ini dirumuskan oleh Chenery (Bank Dunia), yang menekankan pada peran penting pembentukan modal.

3). Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pendekatan ini dikemukakan oleh Mahbub ul Haq (Bank Dunia), yang menyebutkan pendekatan ini sebagai serangan langsung terhadap kemiskinan.

4). Pengembangan Sumber Daya Manusia
Irman Aldeman berpendapat bahwa revolusi memang tidak mungkin dilakukan di negara miskin, jadi ia mengusulkan suatu upaya pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan.

5). Pengembangan Pertanian Konvensional
Pendekatan John Melor berpendapat bahwa pendekatan tersebut memerlukan “wilayah reformasi” sebelum tercapainya pertumbuhan dan pemerataan. Pertanian memainkan dua peranan, yaitu: Pertanian harus menyediakan barang dengan harga stabil, dan Pertanian harus menyediakan kesempatan kerja.

6). Pembangunan Pedesaan yang Terpadu
Albert Waterston mengemukakan bahwa pendekatan pembangunan dari atas ke bawah tidak berhasil memenuhi kebutuhan sosial penduduk miskin pedesaan, karena strategi dipusatkan hanya pada pertania dan memperkaya petani yang memang sudah kaya. Maka oleh sebab itu pembangunan seharusnya bermulai dari bawah ke atas sehingga persoalan di kalangan masyarakat desa dapat diketahui secara langsung.

7). Penataan Ekonomi International Baru
Mahbubu ul Haq menganjurkan perubahan lingkungan secara International terlebih dahulu, jika ingin mencapai keberhasilan, karena beberapa sumber daya yang diperlukan berasal dari lingkungan International.

b. Kritik-Kritik Terhadap Pertumbuhan dan Pemerataan
1). Kritik Tradisional
Ada tiga komponen utama pembelaan pendekataan tradisional yang perlu diketangahkan:
a. Persoalan validitas data yang terlihat menunjukkan kegagalan dan usaha-usaha yang dilakukan secara tradisional.
b. Kritik tradisional melihat usaha pembangunan pedesaan dan usaha menahan rakyat di daerah pedesaan sebagau hal yang reaksioner.
c. Pendekatan tradisional bahwa pembangunan dapat berjalan walaupun dinilai tidak dapat terlalu cepat terjadi.

Contoh negara yang menempuh kebijaksanaan campuran menurut para kritikus tradisional adalah Taiwan dan Korea Selatan. Kedua negara ini berhasilmemeratakan pertumbuhan dengan menggunakan teknologi tepat guna, dalam pengoperasian pasar.

2). Kritik Revolusioner
Teori pertumbuhan dan pemerataan memperlihatkan dorongan yang  dilakukan oleh pemerintah dinegara miskin, tetapi mengabaikan kenyatan bahwa golongan elite menyukai sistem yang ada. Kemiskinan merupakan tujuan, John Gurley mengemukakan dua keterangan mengenai kemiskinan yang berkelanjutan tersebut. Pertama bahwa kemiskinan massal merupakan biaya yang dikeluarkan orang-orang kaya untuk mendapatkan hak-hak istimewa. Pembangunan diperlukan untuk membangun rakyat, tetapi jika elite ingin mempertahankan hak-haknya yang istimewa, maka rakyat diharapakan tetap tidur.

Sistem ini hanya dapat dipertahankan jika rakyat itu tidak bergerak, fatalistis, dan apatis. Golongan elite tidak bisa menguasai dan mengeksploitir rakyat yang bangkit dan sadar. Memang akan terdengan seperti golongan kiri, namun tugas pembangunan bukanlah untuk menjual obat pertumbuhan dan pemerataan kepada para penguasa. 

4. . UJIANTO SINGGIH PRAYITNO: Karakteristik Pembangunan

a. Permasalahan Pokok
Berkaitan dengan masalah kemiskinan ini, sekurang-kurangnya ada dua hal pokok yang sealalu diperdebatkan, yaitu: Konsep kemiskinan, dan Metodelogi pengenalan/identifikasi golongan miskin dan daerah miskin.

Paling tidak, penyebab kemiskinan dan kesenjangan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Kesenjangan fungsi produksi, adalah fungsi dari faktor-faktor produksi, sehingga produktivitas di tentukan oleh faktor-faktor produksi.
2. Keadilan distribusi nilai tambah, yaitu jika kegiatan produksi telah menghasilkan, maka masalah yang muncul adalah keaddilan dalam pembagian hasil dan nilai tambah.
3. Ketidakmerataan tingkat monetisasi, yaitu sektor-sektor yang memiliki tingkat monetasi yang lebih tinggi akan memiliki kemudahan melakukan investasi dan meningkatkan kapasitas produksi.

Robert Chambers menyebutkan inti dari permasalahan kemiskinan terletak pada apa yang disebut dengan deprivation trap atau jebakan kekurangan, yang meliputi:
1. Kemiskinan itu sendiri
2. Kelemahan fisik
3. Keterasingan
4. Kerentanan
5. Ketidakberdayaan

Dalam memahami berapa besar kesejahteraan sosial, ukurannya menjadi sangat relatif dan kuantitatif. Oleh karena itu yang dipersoalkan adalah bukan berapa besar ukuran kemiskinan, tetapi dimensi-dimensi apa saja yang terkait dalam gejala kemiskinan tersebut, adalah:
1. Kemiskinan berdimensi ekonomi dan material, yaitu dimensi yang menjelma sebagai kebutuhan dasar manusia yang bersifat material.
2. Kemiskinan itu berdimensi sosial dan budaya, maka ukuran kuantitatif tidak dapat digunakan, dan untuk memahami dimensi ini ukurannya sangan bersifat kualitatif.
3. Kemiskinan berdimensi struktural dan politik, artinya orang yang memahami kemiskinan ekonomi pada hakeketanya mengalami kemiskinan struktural dan politis.

b. Anatomi Kemiskinan di Indonesia
Adapun rumah tangga miskin di Indonesia sebanyak 11,51% di daerah perkotaan14,48% dan didaerah pedesaan 10,32%. Dari seluruh rumah tangga, yang kepala rumah tangganya laki laki, sebanyak 10,08% miskin, didaerah perkotaan 12,38%, dan dipedesaan 9,15%. Dari seluruh rumah tangga tersebut, yang kepala rumah tangganya perempuan sebanyak 1,43% miskin, didaerah perkotaan 2,10% dan didaerah pedesaan 1,17%.

c. Kebijakan Penanganan Kemiskinan
Kebijakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat, terutama penduduk miskin agar dapat menikmati pembangunan serta hasil-hasilnya yang telah dicapai. Penerapan kebijakan ini diarahkan pada berbagai upaya pembangunan yang dapat menciptakan swadaya dan swakarya penduduk untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan. 

Penerapan kebijakan dilakukan melalui delapan jalur pemerataan, yaitu:
1. Pemerataan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan.
2. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3. Pemerataan pembagian pendapatan.
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha.
6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air.
8. Pemerataan memperoleh keadilan.


Rizkie Maulana
Mahasiswa Magister Studi Pembangunan USU

Lencana Facebook