Dengan menggunakan kriteria tertentu, perbandingan diantara dua kutub ekstrim akan diperoleh situasi yang kontras, realitas dalam kutup yang satu merupakan kebalikan dari kutub yang lain, dimensi yang dapat memberikan kekuatan pada kutub yang satu justru menjadi kelemahan pada kutub yang lain.1. Improvement vs Transformation
Walaupun keduanya menghendaki adanya perubahan melalui proses pembangunan masyarakat, tetapi perbedaan diantara kedua kutub pendekatan tersebut yaitu antara improvement approach dan transfomation approach, terletak pada sikapnya terhadap eksistensi dan struktur sosial yang ada.
Dalam improvement approach, walaupun melakukan perubahan tetapi masih berbasis pada struktur sosial yang ada. Sedangkan dalam transformation approach, perubahan tersebut justru terjadi pada level struktur masyarakat melalui transformasi struktural.
Dalam improvement approach ini perubahan yang diharapkan bukan dalam bentuk transformasi struktural, tetapi perubahan dalam cara dan sistem produksi yang mengandalkan pada inovasi ide-ide baru, maka terwujudnya perubahan terutama dalam bentuk peningkatan produktivitas tersebut sangat ditentukan oleh keberhasilan inovasi pembangunan yang dilaksanakan.
Dalam pendekatan transformation approach, transformasi struktural dapat dilihat sebagai tujuan sekaligus sarana untuk mencapai tujuan, karena perubahan dalam proses pembangunan masyarakat yang diselenggarakan, target utamanya adalah perubahan struktural. Karena melalui struktur sosial yang baru kemudian dapat dikembangkan kondisi kehidupan yang lebih baik.
2. Proses vs Hasil Material
Pembangunan masyarakat yang mementingkan proses lebih menggunakan pola hubungan yang bersifat horizontal baik secara internal antarkelompok atau antarwarga masyarakat sendiri, maupun dalam hubungan warga masyarakat dengan pihak eksternal dengan para agen pembaharuan yang menjadi ujung tombak institusi eksternal tersebut. Hal ini disebabkan proses pengambilan keputusan diusahakan dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan masyarakat adalah proses menuju suatu kondisi dimana warga masyarakat menjadi semakin kompeten dan sensitif dalam menanggapi persoalan-persoalan baik dilingkungan komunitasnya itu sendiri maupun bersoalan yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan masyarakat makronya. Proses berjalan secara bertahap dan komulatif yang dalam tahap lebih lanjut menunjukkan tingkat kompetisi dan tingkat kepekaan yang semakin tinggi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa, kreativitas, dan partisipasi yang semakin meningkat.
Sebaliknya, pembangunan masyarakat yang mementingkan hasil material dianggap lebih menjanjikan perubahan-perubahan konkret secara cepat. Dengan perubahan-perubahan tersebut masyarakat lebih cepat bisa mengejar ketertinggalannya. Bagi masyarakat dengan kondisi sosialnya yang cukup rawan, pendekatan ini dianggap dapat memberikan pemecahan masalah lebih cepat tanpa menunggu masalahnya berkembang menjadi semakin parah. Kerena pada umumnya, dalam masyarakat seperti ini pendekatan proses dianggap terlalu berbelit, butuh waktu lama, dan tidak langsung pasa sasarannya. Sebab dalam hal ini perubahan sikap dan motivasi dianggap akan dapat berlamgsung dengan sendirinya, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik dan material yang terjadi.
3. Selfhelp vs Technocrafic
Pendekatan pembangunan masyarakat yang mengutamakan sumber, potensi, dan kekuatan dari dalam disebut selfhelp approach. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip demokrasi dan prinsip menentukan nasib sendiri. Prinsip yang digunakan adalah pembangunan yang bersifat humanis yang mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang aktif dan kreatif. Asumsi yang mendasari bahwa masyarakat sendir dapat menjadi pelaku yang sangat berarti sekaligus menjadi pengendali proses pembangunan. Karena pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai kemampuan dan potensi untuk berkembang atas kekuatan sendiri.
Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat sendiri yang:
1. Menentukan apa yang menjadi kebutuhannya.
2. Menentukan sendiri apa yang dilakukan untuk memenuhinya.
3. Melaksanakan sendiri langkah yang sudah diputuskan.
Berbeda dengan pendekatan selfhelp, pendekatan technocratic lebih didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat dinegara-negara berkembang terutama masyarakat desanya, hanya mungkin melaksanakan perubahan dan pembaharuan apabila dimulai suatu tindakan, suatu intervensi dari pihak luar, berupa suatu tindakan memperkenalkan bahkan memaksakan penerapan suatu teknologi produksi modern. Intervensi dari luar dapat berupa rumusan program dan bahkan sekaligus pengelolaan dalam pelaksanaannya lengkap dengan berbagai instrument dan fasilitas pendukung serta petugas pelaksanaannya. Maka pendekatan technocratic atau techninal asisstance dianggap mempunyai kelebihan terutama dalam rangka proses mempercepat usaha mengejar ketertinggalan khususnya dilihat dari aspek ekonomi dan peningktan produktivitas. Oleh sebab itu, tak dapat diingkari bahwa pada umumnya pendekatan yang dilakukan bersifat Top Down dengan paket-paket program yang sudah dirancang kemudian dilaksanakan lengkap dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya dari pemerintah.
4. Uniformitas vs Variasi Lokal
Uniformitas, yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada keseragaman. Biasanya diwujdudkan dalam bentuk program-program pembangunan masyarakat yang dirancang pada tingkat pusat kemudian diterapkan diseluruh lapisan masyarakat desa yang ada tanpa memerhatikan perbedaan karakteristik masing-masing desa, atau sering disebut blueprint approach yang bersifat top down. Pada umumnya alasan yang dikemukakan dalam pendekatan ini adalah masalah efisiensi, kemudahan dalam kontrol pelaksanaan, adanya kepastian program dalam perencanaan penyusunan tingkat nasional, dan integrasi nasional.
Tetapi hal-hal yang bersifat negatif dalam pendekatan ini yaitu pembangunan dirancang dari pusat dan bersifat seragam, maka program-programnya sulit untuk dapat mengakomodasi masalah dan kebutuhan aktual yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat lokal atau kurang aspiratif.
Di lain pihak, pendekatan yang menekankan variasi lokal menyadari bahwa program-program pembangunan tidak dapat dilakukan secara seragam, justru karena masing-masing komunitas mempunyai kondisi dan permasalahan yang berbeda. Apabila harus dilaksanakan dengan pola yang seragam, maka yang terjadi adalah kesenjangan antara program-program pembangunan dengan permasalahan dan kebutuhan riil yang ada dalam masyarakat. Oleh seba itu, pendekatan yang dilakukan sebaiknya lebih mementingkan nilai prakarsa dan perbedaan lokal, dalam pengertian orientasi pembangunan harus didasari pada aspirasi masyarakat yang berangkat dari kondisi, permasalahan dan kebutuhan yang dapat berbeda antara lingkungan masyarakat yang satu dengan yang lain, yaitu perbedaan variasi lingkungan alam dan lingkungan sosial.
Rizkie Maulana
Mahasiswa Magister Studi Pembangunan USU
